Denpasar, Sumbarlivetv.com – Untuk keempat kalinya Kabupaten Pasaman Barat berhasil meraih Peringkat Terbaik I se-Provinsi Sumatera Barat pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Konvergensi Penurunan Stunting tahun 2022.
Penghargaan kali ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, selaku Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasaman Barat di Prime Plaza Hotel-Sanur, Provinsi Bali, Selasa (30/8).
“Alhamdulillah Kabupaten Pasaman Barat untuk keempat kalinya menerima penghargaan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu berupa penghargaan terbaik satu penurunan stunting se-Provinsi Sumatera Barat,” ungkap Wakil Bupati Pasbar Risnawanto.
Ia menambahakan, bahwa penghargaan ini tentu merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakat Pasaman Barat, karena penilaian tersebut merupakan penilaian secara nasional.
“Keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama semua stakeholder, untuk mendukung pemerintah daerah dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat,” katanya.
Ia menjelaskan pelaksanaan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Dan pada tahun 2022 ini, keempat kalinya Kabupaten Pasaman Barat meraih peringkat terbaik 1 se-Sumatera Barat pada penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Konvergensi Penurunan Stunting tersebut.
“Pasbar telah berhasil meraih prestasi empat tahun berturut turut, dengan usaha ini sangat wajar nanti di tahun 2024 sesuai dengan target pemerintah Republik Indonesia, angka stunting turun menjadi 14%. Karena dampak seperti ini sangat berpengaruh sekali, bukan hanya di bidang kesehatan namun juga berpengaruh bagi masyarakat di Pasbar,” tegasnya.
Wabup Risnawanto berharap kepada seluruh masyarakat dan stakeholder untuk terus meningkatkan 8 aksi konvergensi dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Pasbar.
“Terima kasih kepada Bupati Pasaman Barat, terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Pasaman Barat. Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat, Harnina Syahputri mengungkapkan bahwa prestasi tersebut tidak mudah untuk diraih, diperlukan kesatupaduan semua OPD pelaksana aksi dan pemegang program, sehingga tercipta konvergensi program kegiatan di wilayah lokasi fokus yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah setiap tahunnya.
Pelaksanaan penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting melibatkan sejumlah OPD yang menangani program kegiatan terkait Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif, diantaranya adalah Dinas Kesehatan dan DPPKBP3A terkait Gizi Spesifik seperti asupan gizi, pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, remaja putri, calon pengantin, penanganan kekurangan gizi dan gizi buruk, dan pendidikan keluarga.
“OPD yang menangani Gizi Sensitif, antara lain DPU-PR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Disdukcapil, dan Dinas Kominfo,” jelasnya
Pelaksanaan penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi dikoordinasikan secara teknis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Aksi Konvergensi di Nagari dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Prestasi Kabupaten Pasaman Barat sebagai Pelaksana Konvergensi Terbaik I bertahan selama 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2019.
“Namun baru tahun ini Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan secara resmi dalam acara Workshop Penguatan Perencanaan dan Penganggaran melalui 8 Aksi Konvergensi yang diselenggarakan di Bali sejak Tanggal 30 Agustus – 01 September 2022,”katanya.
Prestasi Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan aksi konvergensi sejalan dengan kinerja penurunan stunting. Menurut Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan penurunan prevalensi stunting tercepat di Provinsi Sumatera Barat, dari 31,66 persen pada tahun 2019 menjadi 24 persen pada tahun 2021.
Meski demikian, lanjut Harnina Syahputri prevalensi stunting Pasaman Barat masih di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, yakni 23 persen pada tahun 2021.
“Kabupaten Pasaman Barat sejauh ini adalah satu-satunya kabupaten yang sudah melembagakan alias mengintegrasikan konvergensi pencegahan stunting ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di nagari. Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat baru bisa melaksanakan Musna Perencanaan Nagari sebelum melaksanakan FGD Rumah Desa Sehat dan Rembuk Stunting. Hal ini diatur dalam panduan perencanaan pembangunan di nagari,” katanya.
Syafri/hms