PADANG PANJANG,sumbarlivetv.com – Wakil Wali Kota, Drs. Asrul minta tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dioptimalkan guna memaksimalkan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang 2022, Kamis (11/8) di Ruang Rapat Bappeda.
Wawako Asrul mengatakan, ada beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pemko. Di antaranya, kebijakan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemenuhan hak dasar, kebijakan perluasan kesempatan kerja, dan kebijakan percepatan pembangunan kelurahan.
“Angka kemiskinan Kota Padang Panjang selama tahun 2021 berada pada angka 5,92%. Untuk target penurunan angka kemiskinan tahun ini ditargetkan pada angka 5,64% dan pada 2023 diangka 5,36%,” sebutnya.
Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M mengatakan, dalam penanggulangan kemiskinan, ada beberapa kendala. Yakni keterpaduan validasi data terbatas, integrasi program kegiatan masih kurang, pendanaan yang masih terbatas, pola kemitraan belum optimal.
Terkait hal tersebut, dikatakannya, pentingnya updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai perkembangan, optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanganan kemiskinan OPD. Serta, optimalisasi keterlibatan unsur terkait dalam penanganan kemiskinan sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota.
Sementara itu, Asisten III Setdako, Martoni, S.Sos, M.Si berkesempatan memaparkan hasil studi tiru yang dilakukan TKPK ke Pemko Bandung dan Pemko Cimahi pada 3 Juli lalu.
“Dari kunjungan tersebut, ada beberapa hal yang dapat diadopsi untuk Padang Panjang. Seperti perda tentang penanggulangan kemiskinan, sistem informasi, aplikasi penyusunan RPKD dan LPKD, dan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi,” tuturnya.
Ilham/hms