Padang, Sumbarlivetv — Reses pertama awal tahun 2023 DPRD Kota Padang Dimulai, menampung semua aspirasi masyarakat, Musni Zen, SH. Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra juga mengelar reses selama empat hari berturut – turut di sekitar Kota Padang. Reses ini dilaksanakan bertujuan untuk menampung semua aspirasi masyarakat secara langsung yang akan dibawa untuk di bahas lanjut disidang pari purna.
Musni Zen SH anggota DPRD Kota Padang ini menyampaikan kepada awak media ketika melaksanakan reses ke empatnya di Kamber ( Kampung Bersatu) kelurahan Sei. Sapih kecamatan Kuranji, Jumat, 20/1/22 sudah empat hari saya mengadakan reses yang Alhamdulillah antusias masyarakat yang datang sangat tinggi sekali.Reses pertama saya di mulai pada hari Selasa tgl, 17 – 1- 2023, yang bertempat di R 10 Kelurahan Gunung Sarik, Reses keduanya hari Rabu tgl, 18-1-2023 beralokasi di belimbing.Rw.13. Kelurahan Kuranji. Lanjut hari ketiganya berlangsung di Gedung Serba Guna samping Kantor Lurah Kuranji yang di hadiri 400 ratus lebih warga.
Dan reses ke empat yang merupakan reses hari terakhir berlokasi di Rt. 04. Rw. 01. Kelurahan Sei Sapih.
Selama reses berlangsung baik hari pertama maupun hari kedua sampai hari terkhirnya masyarakat sangat antusias dan banyak yang hadir dalam menyambut kedatangan saya kelokasi sebagai Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Kota Padang bertururt -berturut selama tiga kali periode, kata Musni.
Banyak aspirasi warga atau masyarakat yang kita tampung karena ini adalah kesempatan l bagi masyarakat bertemu dan langsung menyampaikannya kepada saya, raya rata yang di usul kan masyarakat adalah perbaikan jalan, memperbaiki bandar,
membangun arena Olah Raga dilingkungan Rw nya.
Tidak ketinggalan juga bantuan UMKM, masyarakat menyampaikan kepada Musni Zen, bahwa kami sebahagian masyarakat banyak berjualan yang berskala kecil ingin mendapatkan bantuan dana UMKM karena kami punya banyak keberbatasan apalagi proses cara untuk kepengurusannya tentang persyaratan yang harus kami siapkan salah satunya, harus ada NPWP sedang kan kami tidak punya, karena usaha kami hanyalah usaha yang berskala kecil, seperti jualan goreng, Lontong dan yang lainya.
Lagi pula kami masyarakat di kelurahan ini banyak yang tinggal membangun pondok untuk berjualan ditanah kaum atau ulayat yang merupakan suatu kendala untuk kepengurusan NPWP Yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM.
Dan kita berharap kepada pemerintah Kota Padang Pak Wali untuk mempermudah Syarat bantuan UMKM ini, karena tidak semua masyarakat yang mempunyai akun, pungkasnya.( Bunga)