Jakarta,Sumbarlivetv.com – Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi menghadiri Acara Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di ABC International Stadium Ancol Jakarta. Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang digelar di Jakarta, Sabtu (16/7).
Kegiatan Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, serta Ketua Umum AKPSI dan Ketua APDESI Sutra Wijaya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya meminta anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serius membangun desanya masing-masing. Upaya ini diperlukan untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Mendagri menegaskan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Upaya tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Menurutnya, melalui regulasi tersebut desa diakui sebagai bagian dari entitas pemerintah. Selain itu, pemerintah telah membentuk kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Upaya lainnya dengan menyediakan anggaran khusus untuk pemerintah desa.
“Ini penting menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk memeratakan pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya terfokus pada kota, tetapi juga desa,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Sementara, Ketua APDESI Sutra Wijaya menegaskan jika APDESI bertujuan membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari pedesaan. Apalagi APDESI merupakan organisasi profesi yang dibentuk dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan umum secara bertahap, khususnya dalam bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.
“Ada beberapa fokus pembangunan yakni program basis ketahanan pangan nasional, pengembangan kawasan industri, dan kawasan pariwisata, sektor pertanian, serta infrastruktur,” terangnya.
Peraturan Presiden No 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh Presiden Joko Widodo. TPB dikelompokkan dalam empat pilar yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola yang ditopang dengan prinsip kemitraan dan partisipasi para pihak.
Pendri/hms