Padang, Sumbarlivetv – Kanwil Kemenkumham Sumbar Ikuti Penguatan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Sekretariat Jenderal. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, penganggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI menggelar kegiatan Penguatan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Virtual. Jumat (5/11).
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar Susilo Purwanto, didampingi Kepala Bagian Program dan Humas Desmaniar dan Pegawai di Bagian Program dan Humas mengikuti kegiatan tersebut di Aula Pengayoman Kantor Wilayah.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Kepala Biro Perencanaan menjadi narasumber pada kegiatan Penguatan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Penyampaian materi pertama disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Ida Asep menuturkan langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA 2021, Persiapan Pelaksanaan TA 2022 dan Penyusunan Anggaran TA 2023.
Disampaikan bahwa Nilai IKPA Kemenkumham saat ini 78.24% dengan target 95%. Sementara itu, Nilai SMART 81.59%, dan realisasi belanja 70.82%. Dalam 1.5 bulan diharap nilai capaian bisa sempurna. Terutama dengan percepatan anggaran.
Beberapa hal disampaikan oleh Ida Asep untuk langkah-langkah percepatan anggaran. “Segera melakukan penyelesaian tagihan dan proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai, ajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan, ajukan dokumen secara benar dan tepat waktu,” lanjutnya.
Lebih lanjut Kepala Biro Perencanaan pun menyusun strategi langkah persiapan kegiatan dan anggaran TA 2023 yaitu dengan segera menyusun pagu kebutuhan anggaran TA 2023 dengan memperhatikan analisis kebutuhan dan evaluasi Tahun 2021, inventarisir kegiatan baru dengan perhatikan urgensi kegiatan dan orta kementerian, susun kegiatan prioritas nasional TA 2023 yang mendukung RPJMN 2020-2024 dan memastikan belanja modal maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor telah sesuai dengan RKBMN 2023.
“Segera rumusan Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang, Segera susun SKP 2022 dengan format New SKP dan cantumkan targetnya secara jelas dan terukur,” ujarnya.
Selanjutnya Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan menyampaikan materinya, pada kesempatan itu staf ahli menjelaskan Grand design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025. Salah satu fokus prioritas pelaksanaannya adalah melalui: “Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”.
Maksud Grand Design Reformasi Birokrasi adalah Rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.
Sedangkan yang dimaksud dengan Road Map Reformasi Birokrasi adalah Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.
Kondisi birokrasi yang diinginkan pada tahun 2014 terutama yaitu jumlah PNS yang proporsional, pemerintahan bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalime SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah. Sehingga diharapkan kondisi birokrasi pada tahun 2015 yaitu telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
Visi Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025. “Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang nantinya bertujuan pada birokrasi yang bersih tidak adanya korupsi maupun pelanggaran, APBN dilaksanakan dengan baik, program diselesaikan dengan baik, layanan publik cepat tepat, target di Tahun 2024 menjadi pemerintahan kelas dunia,” ujarnya.
#Fajar/hms