Dharmasraya, Sumbarlivetv – Pembangunan Feeder Tol Pemkab dharmasraya, pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat) bersama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau) menggelar pertemuan untuk membahas perihal usulan pembangunan feeder tol Dharmasraya-Indragiri Hulu ke Pemerintah Pusat. Pertemuan digelar di Aula Lantai I Kantor Bupati Dharmasraya, Jum’at 19 Maret 2021.
Dari masing-masing daerah, pertemuan ini dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten, dan sejumlah kepala instansi teknis terkait. Diantaranya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Pemerintahan. Tidak hanya itu, pihak BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman, mengatakan penting adanya kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau terkait rencana pembangunan feeder tol menuju Jalan Tol Trans Sumatera di Riau. Serta dukungan kebijakan daerah khususnya di Kabupaten Dharmasraya, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.
“Perjuangan ini akan semakin kuat dan optimal jika kita lakukan bersama-sama,” ujar Adlisman setelah mendengar langsung dukungan dan kesepakatan dari pihak Pemkab Kuansing dan Inhu, untuk bersama berjuang mewujudkan pembangunan feeder tol Dharmasraya – Indragiri Hulu demi kemajuan daerah masing-masing.
Indragiri Hulu yang diusulkan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, itu kata Adlisman telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Bahkan pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), juga telah datang dan bertemu langsung dengan pihak Pemprov Sumbar dan Pemkab Dharmasraya membicarakan perihal usulan tersebut, yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Namun demikian, kata Sekda diperlukan sejumlah proses sebelum usulan pembangunan feeder tol Dharmasraya – Inhu ini benar-benar terwujud. Diantaranya penyiapan dokumen perencanaan, seperti pra fisibility study (FS), FS, DED dan Amdal, sebagai teknis untuk pengusulan ke pemerintah pusat. Sehingganya diperlukan pembahasan lebih detail dan koordinasi yang intens dari masing-masing daerah.
Rahmat J / Hms