Lima Puluh Kota, Sumbarlivetv.com – Wakil Bupati Lima Puluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) melakukan rapat koordinasi secara virtual terkait Revitalisasai Komoditas Gambir di Ruang Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Jum’at, (09/07/2021).
Beberapa kendala pengembangan gambir terbatasnya SDM dimana perlu adanya pelatihan dan pendampingan kepada petani terkait proses budidaya dari hulu hingga sampai hilir sehingga petani memahami spesifikasi gambir yang di butuhkan pasar. Keterbatasan jumlah benih unggul perlunya R&B dari balai peneliti dan akademisi untuk menghasilkan benih yang unggul sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas gambir. Permasalahan lainnya adalah sistem budidaya yang masih konfensional pengelolaaan gambir yang kurang ramah lingkungan, lahan semakin tidak subur dan produktifitas semakin berkurang.
Dalam hal ini Wakil Bupati Lima Puluh Kota sedikit memberikan beberapa penyampain terkait kondisi gambir di Sumbar khususnya Lima Puluh Kota. Memang ada beberapa persoaalan-persoalan yang menjadi konsentrasi kita untuk kita carikan solusinya persolan pertama yaitu harga yang cendrung rendah dan waktunya panjang dan pada waktu-waktu tertentu harga gambir itu tinggi namun pada umumnya randah minimal pada angka belasan ribu dan maksimalnya sekarang di angka tiga puluh ribu sampai empat puluh ribuan per kilogram, harga rendah di sisi petani pada sisi lain kita tahu bahwa harga itu tinggi di pasar internasional dan kedua persoalan yang dihadapi di Lima Puluh Kota adalah pada saat harga gambir itu dibawah lima puluh ribu maka kita akan kekurangan tenaga kerja biasanya tenagga kerja datang dari daerah-daerah tetangga namun pada saat harga gambir itu rendah maka mereka tidak lagi mau datang ke daerah kita Lima Puluh Kota dan kemudian yang ketiga yang terpenting persoalan itu adalah ketergantungqn pasar ke pada exspor negara India dan beberapa negara tetanggamereka lainnya.dan tiga persoakan inilah yang harus kita tembus.
Ada beberapa solusi-solusi yang sudah berusaha kita perjuangkan dalam empat bulan terahir yang pertama itu adalah kita harus segera mengoperasikan sistem resi gudang, resi gudang di Lima Puluh Kota ini ada dua unit di kec.Harau dan kedua ada di kec. Pangkalan koto baru dilana resi gudang ini sudah berdiri 7 atau 8 tahun yang lalu tapi sampai sekarang belum di operasikan dan kenapa belum di operasikan persoalannya sederhana saja karena sampai saat ini belum mendapatkan dukungan dari pada perbankan karena tidak mungkin pengusaaha-pengusaha lokal kita mampu untuk mengkafer membeli gambir pada petani dan resi gudang ini konsepnya kita ingin sebenarnya memproteksi petani-petani kita pada saat harga gambir itu jatuh dan kita ingin menetapkan harga standar minimal pada angka tiga puluh ribu dan apabila harga pasar dibawah tiga puluh ribu kita ingin petani itu di lindungi dengan sistem resi gudang ini untuk itu dukungan perbankan ini sangat penting karena untuk menyelesaikan atau membeli gambir petani dengan luas 17 ribu hektar di kabupaten Lima Puluh Kota ini dengan produksi 5 ribu sampai 74 ton setiap tahun kita harus punya cadangan uang itu lebih kurang 600 meliar maka resi gudang ini baru dapat beroperasi.
Terahir Wabup RKN menambahkan bahwa harus ada dukungan dari kementerian perdagangan dan memfasilitasi pertemuan pemkab dengan jajaran pengambil kebijakan di bank-bank nasional dan ada informasi bahwa SRG ini sudah di dukung oleh BRI dan bqnk MANDIRI pada tingkat pusat yang kedua untuk moderisasi sistem produksi itu insyaallah kita rencanakan di angaran tahun 2022 tapi masih sangat terbatas karena di luar belanja operasional kami Lima Puluh Kota hanya punya 200 miliar anggaran untuk semua sektor pembangunan baik itu pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan sebagainya pertahun diluar belanja operasional dan juga belanja yang di arahkan dan tidak mungkin pemerintah kabupaten ini sanggup untuk menyediaka 15 miliar untuk pengadaan sistem hidrolik yang perkiraannya 15 miliar itu.
Di rapat koordinasi yang dilaksanaknn secara zoom meeting hadir Asisten II, Kepala Dinas Pertanian Lima Puluh Kota dan plt Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Lima Puluh Kota.
Mansyur/hms